Cumicumi.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ternyata telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pengakuan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo membenarkan pertemuan antara Prabowo dan Gibran yang berlangsung pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam dan turut membahas dinamika politik menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran.

"Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," ujar Prasetyo.

Pernyataan tersebut sekaligus mengonfirmasi kabar yang sebelumnya beredar mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri dari posisi orang nomor dua di Indonesia.

Meski Gibran telah menyampaikan niat mundur, Prasetyo menegaskan Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap keinginan tersebut.

Menurutnya, Prabowo justru memberikan sejumlah saran dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam itu.

Di sisi lain, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi polemik melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo.

Dia kemudian menjelaskan bahwa Gibran memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dokumen yang dimilikinya melalui jalur peradilan.

"Namun dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," lanjutnya.

Dengan demikian, pernyataan Istana memastikan adanya pembicaraan mengenai niat pengunduran diri Gibran. Namun, keterangan tersebut belum menyatakan bahwa proses pengunduran diri telah dituntaskan atau Gibran resmi berhenti dari jabatannya.

Perkembangan ini muncul bersamaan dengan menguatnya dorongan politik di DPR untuk menindaklanjuti polemik persyaratan pendidikan Gibran.

Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Usulan tersebut menjadi salah satu instrumen konstitusional yang dapat digunakan DPR untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang memenuhi ketentuan pemberhentian presiden maupun wakil presiden.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai pengajuan HMP dari sejumlah anggota parlemen.

Polemik yang kini menyeret posisi Gibran berawal dari persoalan persyaratan pendidikan saat pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya dalam putusan terkait sengketa pencalonan Gibran menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SLTA di Indonesia.

Sementara itu, Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SLTA milik Gibran.

MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan memerintahkan penarikannya untuk dimusnahkan.

Rangkaian putusan tersebut kemudian memicu desakan dari sejumlah kelompok masyarakat dan anggota DPR agar Gibran mundur dari jabatan wakil presiden.

Kini, setelah Prasetyo Hadi mengungkap adanya pembicaraan langsung antara Gibran dan Prabowo, perhatian publik tertuju pada kelanjutan sikap politik Wakil Presiden serta proses pembuktian dokumen pendidikan melalui PTUN.

Pengunduran diri Gibran sendiri belum dapat dinyatakan resmi sebelum terdapat proses dan keputusan sesuai ketentuan konstitusi.