Cumicumi.com, JAKARTA - Desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya mulai dibawa ke ruang politik parlemen. Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, mengaku tuntutan tersebut juga disuarakan masyarakat di daerah pemilihannya, Banyumas-Cilacap, Jawa Tengah.

Yanuar kemudian membawa pesan tersebut ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Seusai mengikuti rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, dia membentangkan kertas bertuliskan "Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan".

Aksi tersebut menjadi cara Yanuar menyampaikan aspirasi setelah tidak memperoleh kesempatan berbicara melalui interupsi dalam rapat paripurna.

Dia menjelaskan, tuntutan itu bukan semata-mata pernyataan pribadinya. Yanuar mengaku mendengar langsung aspirasi serupa ketika menemui masyarakat selama masa reses.

"Hampir semua forum yang saya datangi saat reses itu, jadi konstituen saya menginginkan Mas Gibran itu mundur atau kalau enggak mau mundur, jadi dimundurkan," ujar Yanuar.

Menurutnya, pesan tersebut perlu disampaikan kepada publik agar aspirasi yang diterimanya tidak berhenti di tingkat daerah pemilihan.

Di luar aksi membentangkan kertas, Yanuar mengungkapkan telah membubuhkan tanda tangan sebagai pengusul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR terkait polemik Gibran.

Dia menyebut usulan tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR untuk diproses lebih lanjut.

Yanuar mengatakan sedikitnya 11 anggota DPR dari PKS telah memberikan tanda tangan. Dirinya menjadi penanda tangan ke-12.

Dia juga mengaku telah menjalin komunikasi dengan hampir seluruh fraksi mengenai penggunaan hak konstitusional tersebut.

Menurut Yanuar, persoalan ini tidak semestinya hanya dipandang sebagai agenda satu partai politik. Dia mengajak anggota DPR menggunakan kewenangan yang dimiliki sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dorongan penggunaan HMP juga disampaikan Ketua DPP PKS sekaligus anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera.

Pada Selasa (10/11/2026), Mardani memperlihatkan dokumen bertajuk Pengusul Hak Menyatakan Pendapat yang memuat tanda tangan sejumlah anggota DPR.

Dia mengklaim jumlah anggota yang telah menandatangani usulan tersebut melampaui 25 orang dan berasal dari berbagai fraksi.

"Lebih dari 25," kata Mardani.

Meski demikian, dukungan tersebut masih merupakan tanda tangan anggota DPR secara personal. Belum dapat disamakan dengan keputusan resmi seluruh fraksi maupun keputusan DPR untuk memulai proses pemberhentian wakil presiden.

Perkembangan usulan tersebut turut mendapat respons dari Ketua DPR RI Puan Maharani.

Puan mengaku telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. DPR akan membahas mekanisme tindak lanjut setelah pembukaan masa persidangan.

"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," kata Puan.

Puan juga mengingatkan agar seluruh pihak tetap mengikuti mekanisme konstitusi dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan atas proses yang belum berjalan.

"Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat," ujarnya.

Secara konstitusional, pemberhentian presiden maupun wakil presiden telah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Pasal 7A mengatur sejumlah alasan pemberhentian, termasuk apabila presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden maupun wakil presiden.

Sementara Pasal 7B mengatur tahapan pengajuan pendapat DPR kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus. Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan.

Dengan demikian, tuntutan agar Gibran mundur yang disuarakan sejumlah anggota parlemen masih harus melewati proses konstitusional apabila hendak dilanjutkan menjadi usulan pemberhentian.

Kini, tindak lanjut pimpinan DPR terhadap dokumen usulan HMP menjadi salah satu hal yang dinantikan. Sementara itu, Yanuar menegaskan dirinya berharap aspirasi yang dibawa dari masyarakat dapat memperoleh perhatian dalam pembahasan di parlemen.