Cumicumi.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menyalahgunakan kewenangan negara untuk kepentingan politik maupun membungkam suara kritis masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat menyinggung kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turut menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Peringatan tersebut disampaikan Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026–2027 di Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dalam pidatonya, Puan terlebih dahulu mengapresiasi langkah kepolisian yang menangani dugaan penyadapan terhadap kepala negara. Namun, ia menegaskan proses hukum harus tetap berjalan dengan menjunjung profesionalitas dan independensi.

"DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI," ujar Puan.

Ia kemudian mengingatkan bahwa kewenangan negara tidak boleh dipakai untuk menjalankan kepentingan politik tertentu, melakukan kriminalisasi, ataupun membungkam kritik.

"Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat," tegasnya.

Puan secara khusus meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan independen dalam menangani perkara tersebut.

"Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun," lanjut Puan.

Puan memastikan DPR akan mendukung proses pengusutan kasus penyadapan Presiden agar berjalan transparan dan profesional. Perkara tersebut juga masuk dalam daftar isu strategis yang menjadi perhatian DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan pada masa persidangan kali ini.

Dalam daftar tersebut, DPR menempatkan penanganan kasus penyadapan Presiden sebagai salah satu dari 12 persoalan yang akan dikawal. Sejumlah isu lainnya mencakup penanganan perundungan anak, tata kelola bantuan sosial, pemulihan pascabencana, hingga ketahanan energi nasional.

Pernyataan Puan muncul di tengah proses hukum dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo yang menjadi sorotan publik. Sejumlah nama petinggi dan mantan petinggi Polri turut dikaitkan dengan perkara tersebut.

Melalui fungsi pengawasannya, DPR menyatakan akan mengawal penanganan kasus itu. Puan menegaskan proses penegakan hukum harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu.