Sejak Saiful Mudjani dan sejumlah mengamat mengemukakan wacana makar terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, isu adanya upaya-upaya menjatuhkan Prabowo terus bergulir. Setidaknya itulah yang bisa kita tangkap dari tema dan agenda demo massa yang mulai bermunculan saat ini.

Tema-tema seperti "MenujuIndonesia Bangkrut", "Reformasi Jilid 2", "Reset Indonesia", secara tersirat memuat agenda besar, menjatuhkan atau mengganti pemerintahan yang sedang berkuasa. Menanggapi hal ini, Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi mengatakan bahwa isu menurunkan pemerintahan sah di tengah jalan sudah biasa terjadi.

"Kalau kita mau telisik dari mulai zaman Pak SBY, bahkan dari zaman Bu Megalah, zaman Bu Mega, Pak SBY, zaman Pak Jokowi selalu ada aja orang yang berteriak turunkan presiden," kata Hasan di podcast OTT cumicumi.com.

Menurut Hasan ini adalah ekeses yang biasa terjadi akibat proses eleksional dalam pesta demokrasi lima tahunan. Bahwa seringkali banyak pihak yang, setelah menelan kekalahan dalam Pemilu, kemudian tidak sabar menunggu pertarungan lima tahunan lalu mencoba menempuh jalan singkat, menjatuhkan pemerintahan sah di tengah jalan.

Selain karena tidak sabar menunggu kontestasi lima tahunan, menurut Hasan terkadang ada pihak yang tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengalahkan lawan politik di kontestasi konstitusional.

"Mungkin mereka sadder kalau mereka menunggu pemilu berikutnya berkontestasi lewat jalur pemilu belum tentu juga laku idenya dibeli oleh masyarakat. Jadi jalan yang paling mudah menurut mereka adalah kemudian mendiskreditkan pemerintah kemudian mendorong isu untuk pergantian pemerintah di tengah jalan," ungkapnya.

Hasan menegaskan bahwa Prabowo dan Gibran adalah pemimpin yang terpilih secara sah oleh karena visi dan misi mereka diterima oleh masyarakat.

"Ide dan proposalnya Presiden Prabowo ketika tahun 2024 di-approve oleh sebagian besar masyarakat. Aturan main kita kan 50%.
Lima puluh delapan persen masyarakat pada saat itu mengapprove proposalnya Pak Prabowo. Proposal yang lain tidak diapprove oleh masyarakat. Jadi kalau ada orang yang ingin men-challenge Presiden Prabowo ya enggak sekarang," terang Hasan.   

Perebutan kekuasaan dalam dunia demokrasi sah-sah aja menurut Hasan. Tapi dengan payung hukum, pertarungan politik merebut kekuasaan itu sudah diatur di dalam undang-undang negara. Karena itu, para pihak yang tidak puas dan ingin mengambil alih kekuasaan negara, harus sabar menunggu waktu berdasarkan amanah undang-undang.

"Mandat dari masyarakat ini kan berlaku 5 tahun dan sistem demokrasi kan memfasilitasi orang untuk berebut kekuasaan. Tapi berebut kekuasaan itu ada waktunya. Jangan tiap tahun Anda minta ganti presiden gitu. Jangan tiap tahun. Dan kalau kita lihat titik urgensinya apa? Pemerintahan kita pasti ada hantaman, ada pukulan, ada cobaan, ada tantangan pasti," ungkap pria berdarah Minang ini. (vibes)